Sistim Raja Simalungun

Share

SISTIM RAJA DAN KERAJAAN DI SIMALUNGUN

(Oleh : Pdt. Juandaha Raya P. Dasuha)

Suku Batak di Sumatera Utara terdiri dari sub-sub suku Simalungun, Toba, Karo, Pakpak, Mandailing-Angkola dan Pardembanan (Asahan). Meskipun para ahli masih menyisakan perdebatan seputatar pembangian tersebut, namun sampai saat ini umum masih memandang suku-suku di atas ke dalam rumpun Batak. Lothar Schreiner pendeta Jerman yang dahulu pernah mengajar di STT HKBP Pematangsiantar menyebutkan bahwa kesamaan suku-suku di atas terutama terletak pada struktur kemasyarakatan mereka yang memandang kelompok masyarakat dalam tiga bagian utama: tondong, sanina, dan anakboru (Toba: hulahula, dongantubu danboru). Di antara ketiganya posisi tondong memperoleh kedudukan teratas dalam struktur masyarakat Batak tersebut.

Peneliti Batak asyik meneliti kesamaan dan perbedaan orang-orang rumpun Batak tersebut. Salah satunya peneliti berkewarnegaraan Amerika Serikat Dr. Lance Castles yang menulis tentang kehidupan politik masyarakat Batak Toba, disertasinya yang kemudian diterbitkan KPG menonjolkan struktur kehidupan kerajaan dan raja yang siginifikan pengaruhnya dalam sturuktur masyarakat Simalungun. Kali ini penulis menjelaskan system kerajaan itu pada masyarakat Simalungun.

Raja dan Harajaon di Simalungun

Seperti disinggung di atas, peneliti Lance Castles menyimpulkan salah satu perbedaan nyata antara Simalungun dengan Toba adalah bahwa di Simalungun sudah sejak lama dikenal adanya pemerintahan yang diatur dari pusat pemerintahan yang diakui oleh vasal-nya. Sementara itu di Toba tidak mengenal pola seperti itu; masyarakat Batak Toba adalah masyarakat statelessness (tidak mengenal negara). Mereka tidak pernah dipimpin atau takluk kepada seorang pemimpin yang mengatur kehidupan mereka secara langsung seperti di Simalungun oleh tingkatan elit kepada rakyatnya dengan pembagian kelas masyarakat yang tegas.[1] Mengenai situasi di Toba, ahli hukum adat Batak Toba, J. C. Vergouwen menulis,

“… masyarakat Batak Toba lebih suka berdiam di unit kecil yang menyenangkan; terdiri dari beberapa ratus orang, atau paling banyak seribu, dan yang kepentingannya hanya terbatas pada urusan sendiri. Mereka belum sampai pada tingkat seni pemerintahan yang mampu mencakup suatu daerah luas di bawah satu pemerintahan yang mantap. Tidak ada orang yang memegang kekuasaan sentral. Tidak ada penyelenggaran peradilan bersama yang menangani perselisihan, atau pelanggaran kecil yang cakupannya melebihi suatu wilayah yang kecil; juga tidak ada pengadilan untuk naik banding guna melawan keputusan yang diambil di wilayah kecil tersebut. Perselisihan yang tiambul di antara persekutuan-persekutuan masyarakat diselesaikan dengan jalan damai atau angkat senjata. [2]

Menurut J. Tideman di seluruh daerah Batak, hanya di Simalungun ditemukan adanya tradisi negara. [3] Di Simalungun penguasa yang disebut raja mengendalikan pemerintahan sampai ke desa-desa terbawah dalam piramida kekuasaan tradisional Simalungun yang diakui dan dipatuhi perangkat penguasa di bawahnya serta kawula kerajaanya. Meski tidak bisa sepeenuhnya dikategorikan negara dalam pengertian modern saat ini, tetapi dalam konteks masyarakat tradisional, tradisi kerajaan di Simalungun menunjukkan adanya pola pemerintahan yang teroganisir dan berjenjang yang bisa disebutkan negara dalam pengertian pengaturan kekuasaan terpusat oleh raja dan perangkatnya. Hal ini dipertegas oleh Lance Castles,

Dalam pengertian politis, Simalungun tradisional terdiri atas beberapa kerajaan-kerajan kecil, setiap kerajaan itu terdiri atas sejumlah desa-desa dan unit-unit kekuasaan yang lebih besar yang mengakui kekuasaan seorang penguasa utama (raja) dan berkewajiban membayar pajak kepada raja. Pola kekuasaan pada dasarnya lebih berpola piramidal ketimbang hirarkhis, dan tiap-tiap bagian daerah bawahannya (subordinat) merupakan duplikat (tiruan) suatu pola kecil dari sistem pemerintahan yang lebih besar di mana daerah bawahan itu adalah bagian dari kekuasaan di atasnya itu. [4]

Di Simalungun posisi raja diakui sebagai kekuasan tertinggi di Simalungun. Kekuasaanya kadang-kadang bisa bersifat kejam dan sewenang-wenang sebagaimana dinyatakan dalam istilah Simalungun, “raja do adat, adat do raja”. Raja di Simalungun berhak atas sejumlah kewajiban dari kawulanya menopang kehidupan di pamatang sebagai pusat pemerintahan dan kediaman raja berserta keluarganya. Konsep ini tidak ada di Toba. Di Toba gelar raja memang ada, tetapi terbatas dalam pengertian penghormatan kepada lawan bicara; pengertian raja di Toba berarti bukan budak (ndang hatoban). S.M. Siahaan dalam makalahnya mengenai peranan dan kedudukan raja di Toba menjelaskan,

“… sebagai akibat dari sistem perkampungan yang tertutup, maka setiap kampung tidak tergantung kepada seorang raja yang administratif dan feodal. Maka setiap anggota kampung mempunyai hak mengutarakan pendapatnya, yang memungkinkan adanya sifat demokratis. Keadaan seperti ini bisa terjadi karena jumlah penghun sesuatu kampung relatif sedikit, dan karena sifat saling bermusuhan dengan kampung-kampung sekelilingnya.” [5]

Prajurit Kerajaan di Simalungun Tempo Dulu (kitlv.nl)
Gambar 1. Prajurit Kerajaan di Simalungun Tempo Dulu (kitlv.nl)

 

Keunikan sistem pemerintahan di Simalungun ini menimbulkan pertanyaan di kalangan ahli Batak, mengapa di Simalungun muncul penyimpangan pola sosial dengan daerah Batak lainnya yang condong demokratis? Payung Bangun berpendapat bahwa pola kerajaan itu muncul di Simalungun dari hasil persentuhannya dengan budaya Hindu India yang diduga pernah hadir di Simalungun.

Batara Sangti Simanjuntak menghubungkannya dengan penetrasi Hindu Jawa ke Simalungun sekitar abad XIII.[6] Pengaruh Hindu di Simalungun tidak bisa kita abaikan dengan hadirnya sejumlah kosa kata, adat kebiasaan dan istilah-istilah ritual maupun budaya dan kepercayaan yang banyak bersentuhan dengan budaya Hindu.

Tideman dalam bukunya Hindoe Invloed sudah menjelaskan panjang lebar tentang pengaruh Hindu itu di Tanah Batak Utara. Studi-studi terkini pun membuktikan bahwa Batak pernah mendapat pengaruh Hindu entah langsung dari India atau melalui Sumatera Bagian Selatan dari raja-raja Jawa di abad XIII-XIV. Bahkan jauh sebelumnya dengan hadirnya komunitas pedagang Tamil di Barus di abad XI dan pemukiman kaum Hindu di Padang Lawas dan Pane di pedalaman Asahan. Bungaran Antonius Simanjuntak sependapat dengan para ahli terdahulu tetapi dengan menyebutkan bahwa pengaruh Hindu itu terkuat ada di Karo. Orang Batak mengambil istilah-istilah Hindu untuk jabatan, dewa, gelar, aksara, kalender, ramalan-ramalan dan lain-lain. [7]

Sesuai konsep Hindu bahwa raja adalah inkarnasi dewa, orang Simalungun memaknai raja sosok spiritual di mana kekuasaan dewa dan manusia menyatu dalam dirinya. Raja disebut “naibata na taridah” (ilah yang kelihatan); mereka dipanggil dengan panggilan hormat “tuhan, tuhannami”. Bekas air mandi raja dianggap berkhasiat sebagai obat, karena dianggap mempunyai kuasa gaib, hingga orang pun berlomba untuk mendapatkannya.

Makan dari wadah bekas makanan raja dianggap bertuah yang disebut ayapan ni partongah. Raja sangat dihormati kawula. Ucapannya adalah hukum. Menentang raja sama dengan menentang hukum dan negara. Di antara hukum tradisional “Tardogei Tapak Na Ompat” yang pelanggarnya dijatuhi hukuman mati, tiga di antaranya adalah berkaitan dengan pelanggaran atas kehormatan istana raja: marhatahon nasi puang (berbicara dengan permaisuri/isteri raja),manangko hun rumah bolon (mencuri di istana), martahi-tahi (berkhianat kepada kerajaan) dan maraji-aji (mencederai dengan ilmu hitam atau meracun). [8] Berbicara dengan raja dan keluarganya ada tatakrama dan tatabicara khusus yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Nama para raja dan tuan tidak bisa disebut sebab dianggap melanggar adat.

Hukuman bagi mereka yang lancang menyebut nama raja sangat berat. Menghindarkan supaya nama raja jangan disebutkan sementara nama itu ada hubungan dengan benda atau tanaman tertentu, maka rakyat harus kreatif menciptakan nama baru untuk menyebut barang atau tanaman tersebut. Sang Naualuh nama raja Siantar bersingungan dengan pisang dan galuh dalam bahasa Simalungun, maka di Siantar dicari kata yang berbeda dengan itu yakni punsi. Di Raya nama tuan Raya Tuan Rondahaim bersinggungan dengan nama haronda (sejenis tanaman untuk bumbu masak) maka diganti dengan simulei-ulei[9] Juga di Purba nama Tuan Raondok yang bersinggungan dengan pondok diganti dengan jempet yang artinya dangkal. Bila berpapasan dengan raja, rakyat harus membungkukkan kepalanya sampai ke tanah. Yang tegak berdiri dianggap menentang raja dan dihukum. Pengambil tuak raja (parhitang) tidak bisa memakai tangan kiri atau membawa tuak dalam hitang di sebelah kiri; bahkan orang lain yang berpapasan dengan parhitang harus menjaga posisi berjalannya jangan sampai hitang tempat tuak itu berada di sebelah kirinya. J. Wismar Saragih menggambarkan suasana di rumah bolon Raya,

“Bila berpapasan dengan parhitang terlarang berjalan di sebelah kanan parhitang, sebab hitang tempat tuak yang ditutupibulung taruk(pucuk daun pohon aren) untuk raja ditenteng di sebelah kanan parhitang, supaya jangan kena bayangan badan kita hitang tersebut. Lain lagi dengan budak yang melayani raja makan dan menuang tuak kepada raja. Yang melayani raja makan harus tetap mengipas raja dengan bulung tinapak (daun pisang yang dipotong bulat) pada pahar (tempat raja makan) supaya jangan dihinggapi lalat.

Kalausi tahu bagod (penuang minuman tuak raja) harus menjaga supaya sarib (tempat minuman raja terbuat dari tempurung kelapa) tetap ditopang oleh ketiga jarinya (ibujari, jari telunjuk dan jari telunjuk) selama raja makan. Semua petugas ini melakukan tugasnya dengan posisi bersujud. Setelah raja selesai makan, pelayan inilah yang membagi bekas makanan raja (ayapan) kepada mereka yang dianggap patut mendapatnya, dia yang mengetahui bagian yang sulung atau yang bungsu, kadang-kadang raja memberikannya langsung. Jika tuak tidak enak, parhitang pun dapat saja dihukum gantung.”[10]

Sistem feodalisme di Simalungun ini memang menempatkan rakyat kebanyakan dalam posisi terendah dalam struktur pemerintahan tradisional. Rakyat menjadi objek pemerasan para penguasa, kadang-kadang rakyat harus menyerahkan barang bahkan anak gadisnya kepada para raja dan keluarganya ini meski dengan hati berat dan paksaan.

Rakyat bukan hanya menyerahkan upeti dan kewajiban lainnya, tetapi juga persembahan langsung kepada raja dengan menyediakan dirinya pada waktu dan kondisi tertentu untuk keperluan raja. [11] Beberapa penghasilan raja berasal dari pancong alas (sepersepuluh dari hasil hutan), cukai dan pajak ekspor, hasil tiga (pajak pasar atas semua barang dagangan yang dijual di pasar), wang meja (sepersepuluh dari barang sengketa,parhukuman (denda yang dijatuhkan di pengadilan),pajak judi (sepersepuluh hasil kemenangan judi) dan sewa setengah dolar atas pemakaian tikar dan meja judi. [12] Hewan buruan dan ternak sendiri yang disembelih harus diserahkan sangkae (daging paha) kepada raja atau tuan di mana hewan itu diperoleh atau disembelih. Rakyat diwajibkan bekerja pada waktu tertentu mengerjakan ladang milik raja (juma bolag) tanpa digaji, membuat jalan, membangun istana raja, menjaga kampung (parari) dan berperang membela kerajaannya melawan musuh atau memperluas wilayah kerajaan.

Gbr 2. Radja Dologsilou Tuan Tanjarmahei Purba Tambak (Tropen Instituut)
Gambar 2. Radja Dologsilou Tuan Tanjarmahei Purba Tambak (Tropen Instituut)

 

Di bawah raja sebagai penguasa terdapat partuanan (dahulu ‘partuhanan’) yang masih punya hubungan kerabat dengan raja. Partuanan membawahi beberapa pangulu. Mediator para penguasa elit Simalungun ini disebut ulubalang. Ulubalang menyampaikan pesan-pesan pemerintah kerajaan kepada rakyat, apakah itu hanya sekedar pengumuman biasa atau perintah untuk melayani raja atau kepentingan kerajaan.

Pendamping raja dan tuan di daerah adalah harajaan. Di Simalungun harajaan ini sifatnya sebatas penasihat raja, didengar atau tidak tergantung pada raja; pengangkatan menjadi raja harus dengan rapat dan persetujuan harajaan setelah calon raja yang diajukan memenuhi syarat-syarat adat. Istilah gamot ni harajaan rupanya diadopsi Belanda untuk pola pemerintahan di Simalungun dari Karo(gamet) sama dengan istilah parbapaan dan tungkat (kepala distrik) yang diadopsi Belanda dari istilah Karo dan Melayu. Di samping itu tiap-tiap struktur pemerintahan terdapat harajaan sampai ke tingkat terendah.

Sebutan untuk harajaan ini awalnya adalah Si Ompat Suku tetapi belakangan semakin terlupakan seiring dengan masuknya pola pemerintahan modern oleh Belanda sejak 1907. Setiap harajaan memiliki pembantu tersendiri yang disebut paiduana. Raja juga disebut partongah sebab selain kepala adat dia juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan di samping hakim yang memutus perkara pengadilan sesudah pengadilan tingkat hutadipimpin pangulu dan tingkat partuanan di pimpin tuan huta. Perkara di tingkat huta boleh dibawa banding ke tingkat di atasnya sampai ke tingkat raja di pamatang. Sistem peradilan seperti ini hanya ditemukan di Simalungun, tidak ada di Toba atau daerah Batak lainnya. [13] Keputusan akhir berada di tangan raja sebagai hakim pemutus perkara.

Malang, Permisif dan Wait and See

Pengamatan penulis, meskipun secara formalnya system kerajaan dan raja sudah dihapuskan dalam revolusi berdarah di Simalungun pada tanggal 3 Maret 1946 lalu, sampai kini semangat feodalisme masih terasa dalam system kemasyarakatan orang Simalungun. Bila dahulu ada anggapan, “adat do raja, raja do adat”, maka sampai kini pun, pengaruh orang yg dianggap “raja” (dalam tanda kutip) dalam hal ini mereka yang berpengaruh besar dalam masyarakat masih dianggap penting oleh anggota masyarakat yang lain. Orang Simalungun kadang-kadang masih melihat seseorang dari asal-usulnya, bukan pada kapasitasnya dalam menentukan pimpinannya. Ungkapan, “marhata do kantung” bias dari anggapan sebagian masyarakat bahwa ‘raja’ yang memiliki ‘kantung’ dalam hal ini bisa jadi diartikan kekayaan atau keturunan sesuai asal-usul mengalahkan seseorang yang mungkin secara kapasitasnya lebih layak jadi pemimpin. Sampai kini pun, putusan-putusan atau kebijakan sulit diambil bila yang menyampaikannya bukan orang yang masuk dalam kategori ‘raja’. Malang (sungkan) menghambat daya kritis masyarakat untuk menyatakan pendapatnya atas seorang pemimpin, meskipun sebetulnya pendapatnya itu benar adanya dan sebetulnya dibutuhkan dalam suatu organisasi modern.

Bottom up yang ingin diterapkan di tengah-tengah masyarkat Simalungun sering tidak maksimal dalam menjaring aspirasi masyarakat. Masyarakat Simalungun masih condong top-down dalam kehidupannya sehari-hari. Ungkapan dahulu, “nai nini tongah, nai ma nadalanhon” masih dominan dalam kehidupan keseharian kita. Ini yang membedakan orang Simalungun dengan orang Batak Toba misalnya yang lebih dinamis dan demokratis, “ burbar pande dorpi, maradu tu dimposna” (hingar bingar memasang dingding rumah, menghasilkan dingding rumah yang kokoh).

Ini berbeda betul dengan suasana masyarakat Simalungun yang lebih memilih, “nai nini tongah, nai ma hape”. Jadi bila Dr Sortaman Saragih dalam bukunya Orang Simalungun menulis sekilas tentang karakter orang Simalungun yang condong permisif rasanya tidak terlalu berlebihan, dan itulah karakter asli orang Simalungun, yang lebih memilih “wait and see” ketimbang berinovasi dan berkreasi dengan mendobrak tradisi diam dan menunggu para ‘raja’ untuk menentukan segala sesuatunya. Lebih jelas lagi, kata Dr Sortaman, “Kondisi ini membuat orang-orang lebih memilih diam dan hanya berontak dalam hati dan miskin berkomentar, orang Simalungun condong memilih diam dan cari aman ketimbang berkonflik dan berkomentar atas sesuatu sebagaimana ungkapan orang Simalungun, “paganan do diri sip songon na oto daripada marsahap gabe taroto”.

Dampaknya di masyarakat Simalungun saat ini kata Dr Sortaman Saragih, “Orang Simalungun ada kecenderungan pesimis, pendiam, santai dan banyak membuang waktu”. [14] Daya kritis orang Simalungun menjadi ternetralisir akibat paham malang terhadap para ‘raja’ yang berada di sekelilingnya. Menerobosnya sama dengan menerobos diri sendiri, kalau bukan menghianati dirinya sebagai orang Simalungun, sebab mengkritik raja terbilang tabu, dan dalam konteks masyarakat Simalungun tempo dulu, berimplikasi buruk bahkan mengancam nyawanya sendiri.

Penutup

Demikianlah system raja dan kerajaan pada masyarakat Simalungun dahulu. Injil tentu sudah merubah beberapa aspek negative dari system tersebut. Perubahan ini pantas kita syukuri sebagai buah dari revolusi mental yang dihasilkan dari perjumpaan orang Simalungun tempo dulu dengan Injil yang memerdekakan itu. Semoga bermafaat  (Oleh : Pdt. Juandaha Raya P. Dasuha)

[1] L. Castles, “Statelesness and Stateforming Tendencies Among The Batak Before Colonial Rule” in Anthony Reid an Lance Castles (eds.), in Precolonial State System in Southeast Asia, Monograph of The Malaysia Branch of The Royal Asiatic Sosciety no. 6, Kuala Lumpur, 1975, hlm. 75.

[2] J. C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba (terj.) (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 130.

[3] J. Tideman, op. cit., hlm. 92.

[4] Lance Castles, Ethnicity, hlm. 20.

[5] S. M. Siahaan, “Peranan dan Kedudukan Raja dalam Struktur Suku dan Masyarakat Batak “ dalam: Vocatio Dei, Edisi VIII (April-Juni 1984, Pematangsiantar: STT HKBP), hlm. 26.

[6] Batara Sangti Simanjuntak, Sejarah Batak (Balige: Karl Sianipar Company, 1977), hlm. 164.

[7] Bungaran Antonius Simanjutak, Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945 (Yogyakarta: Obor, 2006), hlm. 33.

[8] Lihat Mansen Purba, Kepahlawanan, hlm. 315.

[9] Wawncara dengan Lasim Saragih Garingging (70) tahun di Pematangsiantar.

[10] J. Wismar Saragih, “Barita ni Tuan Rondahaim” dalam Mansen Purba, op. cit., hlm. 261-262.

[11] J. Tideman, op. cit., hlm. 92.

[12] Anonim, “Nota Penjelasan Mengenai Siantar … (1909)” (terjemahan), hlm. 108.

[13] Bnd. J. C. Vergouwen, op. cit., hlm. 130.

[14] Dr. Sortaman Saragih, Orang Simalungun (Jakarta: CV Citama Vigora, 2008), hlm. 130.